Membincang Kinerja Pegawai Inspektorat

  • 04 April 2011
Membincang Kinerja Pegawai Inspektorat

Artikel ini ditulis oleh Fachruddin HF., ST., MM. Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Prov. Sulsel. Dalam artikel ini diulas tentang pengaruh berbagai aspek terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat.

Faktor yang harus dijawab oleh semua aparatur masa depan adalah bagaimana menghadapi tekanan globalisasi yang sulit diprediksi kehadirannya. Status Indonesia sebagai negara berkembang dengan wilayah yang sangat luas, penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, menuntut pengelolaan sumber daya manusia berjalan efektif dan efisien.

Olehnya itu, setiap organisasi diharuskan berbenah diri menghadapi tantangan global dengan menyiapkan sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusia yang terampil, handal, dan memiliki kemampuan konseptual serta terapan untuk berkompetisi.

Namun yang perlu dicatat bahwa keberhasilan dan kegagalan pengembangan sumber daya manusia sangat terkait dengan proses, struktur dan mekanisme perencanaan peningkatan kinerja. Pengalaman menunjukkan bahwa mekanisme, proses maupun transparansi mengenai sumber daya manusia dan pelayanan dikembangkan menjadi status yang sulit di prediksi dan diukur, sebab semua berjalan dengan koridor yang serba tertutup.

Meskipun asumsi yang muncul di masyarakat begitu mengkristal, namun ada hal yang perlu dimengerti. Suatu ungkapan yang perlu difahami bersama bahwa setidaknya proses, struktur dan mekanisme kinerja pegawai tidak berarti bahwa semua salah.

Untuk menuju bagaimana bentuk proses, struktur dan mekanisme perencanaan ke depan maka perlu diketahui hal-hal mana yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sistem kinerja pegawai yang akan ditingkatkan.

Dengan demikian, kita tidak melakukan kesalahan sama yang terjadi di masa lalu. Olehnya itu, setiap aparatur pemerintah dituntut untuk menjadi komponen pelaksana desentralisasi atau otonomi daerah yang mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat penting menurut bidang tugas yang diembannya.

Optimalisasi pelaksanaan tugas merupakan wujud peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tugas-tugas tersebut, perlu pola pengendalian dan penertiban yang berwawasan akuntabilitas untuk menciptakan aparatur yang bersih dan profesional.

Karena itu, unit kerja perlu senantiasa meningkatkan kinerja dan memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyusun rencana kegiatan yang menghasilkan input dan output sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan perencanaan kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan mengelola anggaran yang berbasis kinerja, maka seringkali ada kendala aktual yang dihadapi oleh pegawai. Volume kerja biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pelayanan akibat dari rendahnya kualitas kemampuan kerja pegawai yang berada di bagian pelayanan tersebut.

  • 04 April 2011

Artikel Lainnya

Cari Artikel