Memerankan Inspektorat Menuju Good Local Governmen

  • 13 April 2012
Memerankan Inspektorat Menuju Good Local Governmen

Korupsi, sebagaimana semua orang telah mengetahui, adalah bahaya laten yang dapat menghancurkan negeri. Dalam suatu birokrasi, selalu muncul celah untuk perilaku korupsi. Sejak dahulu sampai sekarang  dan beberapa tahun ke depan yang bisa kita lakukan hanyalah tindakan pencegahan dan penindakan perilaku korupsi. Hal inilah yang sekarang menjadi penting, karena bagaimanapun juga, akan selalu menjadi perdebatan panjang tanpa berkesudahan, mana yang perlu dilakukan perbaikan lebih dahulu - sistem birokrasinya, atau para birokratnya lebih dahulu. Perdebatan tanpa jawaban akhir seperti halnya pertanyaan lebih dahulu mana telur dan ayam. Mengutip kata sejarahwan, tidak akan pernah ada peraturan yang baik, kecuali jika peraturan itu dijalankan oleh orang-orang baik.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aspek penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas kinerjanya. Produk dari masing-masing sistem dapat kita ketahui dari laporan keuangan untuk aspek penganggaran, laporan penyelenggaraan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta laporan akuntabilitas kinerja. Ketiga aspek itulah yang kemudian menjadi bahan pertanggungjawaban pucuk pimpinan pemerintahan kepada para pemangku kepentingan. Baik buruknya prestasi suatu pemerintahan tergantung pada baik-buruknya ketiga aspek penyelenggaraan pemerintah tersebut.
Pemerintah Daerah yang baik harus mengupayakan banyak hal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bebas dari konflik kepentingan dan mensejahterakan rakyat. Para pemangku kepentingan juga mengharapkan hal yang sama, tentu dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Para pelaku usaha dan masyarakat umumnya, berharap mempunyai pemerintahan yang peduli dengan kebutuhan masyarakatnya baik fisik maupun non-fisik, bersih dari kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan, cepat melayani, mudah dan murah mendapatkan perijinan, bebas pungutan liar dan melibatkan semua unsur masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Ada beberapa indikator penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang bersemangat anti korupsi yang digunakan di negara Indonesia, baik indikator penilaian dari pemerintah sendiri maupun dari lembaga non-pemerintah. Dari pemerintah antara lain adalah Standar Pelayanan Minimal, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indikator Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penilaian Integritas Sektor Publik dan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi oleh KPK-RI, Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan lain-lain hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dari lembaga non-pemerintah yang paling populer tentu saja Indeks Persepsi Korupsi yang merupakan penilaian hasil survei oleh Transparansi Internasional Indonesia.

Semua penilaian tersebut dapat diukur dan juga dapat digunakan sebagai target capaian kinerja suatu pemerintahan. Dalam hal inilah diperlukan komitmen pimpinan daerah dan seluruh jajarannya untuk memilah dan memilih indikator mana yang menjadi prioritas pencapaian dalam kinerjanya. Indikator-indikator tersebut dapat dimasukkan ke dalam Strategic Planning, kemudian diejawantahkan dalam program dan kegiatan sesuai kemampuan, bisa secara bertahap maupun sekaligus. Dengan cara ini, secara berkesinambungan, kita harapkan penyelengggaraan urusan pemerintah dapat benar-benar terlaksana dengan baik, transparan, bebas penyelewengan, sesuai dengan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai institusi pengawas pemerintah, Inspektorat memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan yang berorientasi untuk mencegah dan mengeliminasi  praktek-praktek korupsi di SKPD, khususnya pada unit-unit pelayanan public. Jadi, selain melakukan audit keuangan dan audit operasional, maka audit kinerja harus menjadi agenda pokok Inspektorat dalam program pengawasannya. Salah satu yang dapat diprogramkan diantaranya adalah Audit Tematik yaitu audit atas tema-tema tertentu, misalkan tema tentang pelayanan publik dengan sasaran pada uni-unit pelayanan publik, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kinerja unit dan tingkat kepuasan masyarakat. Semua ini sangat diperlukan sebagai umpan balik untuk unit kerja sehingga target yang dicanangkan dapat tercapai. Indikator yang perlu menjadi prioritas antara lain capaian Standar Pelayanan Minimal, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indikator Kinerja Kunci yang notabene sudah ditetapkan di lingkungan internal Pemerintah.

Pada akhirnya nanti, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan mempunyai kinerja tinggi akan mempersempit kemungkinan penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang sudah diaudit keuangannya dapat mengurangi tingkat kebocoran anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, jika dilengkapi dengan audit kinerja yang menilai apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berkeadilan dan mengikutsertakan publik, akan dapat diukur apakah suatu Pemerintahan Daerah sudah diselenggarakan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Termasuk apakah penyelenggaraan pemerintahan tersebut sudah terbebas dari praktik penyimpangan dan perilaku koruptif.

  • 13 April 2012

Artikel Lainnya

Cari Artikel